Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperoleh dana bagi hasil dari pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel hingga September 2018 sebesar Rp 33.480.752.189.

JENEPONTO, INFORONG - Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperoleh dana bagi hasil (DBH) dari pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel hingga September 2018 sebesar Rp 33.480.752.189. Dari jumlah tersebut, pajak rokok memberi kontribusi terbesar yakni sebesar Rp 12.932.171.507.


Pajak terbesar kedua, berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 9,51 miliar, pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 5,85 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) Rp 5,15 miliar, dan pajak air permukaan Rp 26,94 juta.


Hal tersebut terungkap pada pembukaan Sosialisasi Pajak Daerah yang dibuka Kepala Bapenda Sulsel diwakili Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan, A Masbit Taufik SE, di The Premiere Cafe Resto & Resort, Kabupaten Jeneponto, Selasa (13/11/ 2018).


Sosialisasi ini diikuti seratusan peserta yang terdiri atas ASN Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Biro Aset Pemkab Jeneponto, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat pelanggan Samsat Jeneponto. 


Hadir juga Kasat Lantas Polres Jeneponto AKP Andi Ali Imran Umar SH, Kacab Pembantu PT Jasa Raharja Jeneponto Akmal Nur, dan Kepala Bapenda Kabupaten Jeneponto diwakili H Abdul Rabin.


Sosialisasi ini dipandu Kepala UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto M Ali Burhan GS S.Sos MM. Dalam pemaparannya Andi Masbit menyosialisasikan juga Visi Sulsel Baru di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yakni Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.


Sosialisasi dilakukan agar pelanggan Samsat Jeneponto memahami pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan daerah. Apalagi, seluruh dana bagi hasil pajak itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel.


Untuk melayani dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan samsat  dalam membayar pajak, kata Andi Masbit, di Sulsel telah ada 25 Samsat induk, satu samsat pembantu, empat pos pembantu, dan 29 gerai Samsat. Selain itu, dibantu pula dengan beberapa armada Samsat keliling.


“Ini merupakan layanan unggulan yang dibuat guna memberikan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan kepada pelanggan Samsat dalam menyelesaikan pajaknya. Ini sesuai dengan tagline bapenda, Datang Disambut Senyum, Pulang dengan Tersenyum,” kata Andi Masbit.


Selain itu, terdapat pula beberapa layanan unggulan Samsat di wilayah provinsi Sulsel, yang terbaru adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor non tunai melalui ATM dan kartu debit.


Terkait pemberian insentif BBN-KB sebesar 20 persen yang diberikan Bapenda Sulsel, lanjut Andi Masbit, dengan pemberian subsidi tersebut, BBNKB di Sulsel menjadi 10 persen yang sebelumnya sebesar 12,5 persen. Sesuai Perda No.8 tahun 2017, pajak progresif untuk setiap pemilik kendaraan roda empat yang memiliki lebih dari satu kendaraan telah diturunkan. Ketentuan ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.


Sebelumnya, pajak progresif kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, turun menjadi 2 persen. Kendaraan ketiga, pajak progresifnya 3,5 persen menjadi 2,25 persen. Untuk kepemilikan kendaraan keempat sebelumnya 4,5 persen, turun menjadi 2,5 persen. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya dikenakan 5,5 persen, sekarang hanya 2,75 persen.


“Dengan peraturan tersebut, setiap pelanggan Samsat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan merasa lebih ringan dan lebih mudah menyelesaikan kewajibannya,” tuturnya.


Saat ini, kata Andi Masbit, Bapenda Sulsel, mengelola lima jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota se-Sulsel dengan prosentase tertentu. PKB dan BBNKB misalnya, bagi hasilnya sebesar 70 persen diberikan ke provinsi, sedang 30 persennya untuk kabupaten/kota. 


PBBKB, bagi hasil yang diterima provinsi hanya 30 persen dan 70 persennya diberikan ke kabupaten/ kota. Sedangkan untuk pajak air permukaan (PAP), kabupaten/ kota maupun provinsi, masing-masing memperoleh 50 persen. 


Untuk pajak rokok , porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/ kota lebih besar dari provinsi. Kabupaten/ kota memperoleh 70 persen, sedang provinsi hanya kebagian 30 persen.


Khusus insentif PKB dan BBNKB angkutan umum tahun 2018, Andi Masbit mengatakan, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 70 persen dari dasar pengenaan PKB. Sedang untuk kendaraan bermotor angkutan barang, hanya ditetapkan 50 persen dari pengenaan PKB-nya.


Meski demikian, setiap pelanggan Samsat untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai ketetapan yang berlaku. Insentif hanya diberikan kepada kendaraan umum angkutan orang dan barang yang memiliki badan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang. (*)



Penulis : Infomakassarrong