Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel Rini Riatika Johari, saat membuka pelatihan beberapa waktu lalu

MAKASSAR, INFORONG - Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Rini Riatika Djohari SE menegaskan, 24 Kampung KB yang sudah dijadikan percontohan di Sulawesi Selatan akan diperlombakan. Oleh sebab itu, diharapkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ikut memantau kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB tersebut.

 

Harapan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel itu disampaikan ketika membuka Pertemuan Evaluasi Pencapaian dan Penyunan Rencana Kerja Kelompok Kerja Advokasi Program KKBPK Provinsi dari Provincial Working Group (PWG) di Hotel Gahara, Jl. Hertasning Makassar, Rabu (26/12/2018). 

 

Menurut Rini Riatika Djohari, ke-24 Kampung KB  percontohan sudah melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya.  Misalnya di beberapa daerah sudah ada kegiatan pembuatan kerajinan seperti dompet di beberapa kabupaten kota, seperti Tana Toraja, Wajo, dan Bulukumba di kampung-kampung KB. Di Luwu Timur ada pembuatan keripik pisang.

 

Hanya saja, kata Rini, perlu ada keterlibatan mitra Pokja, seperti Dinas Perindustrian untuk pengadaan alat bantu kegiatan di Kampung KB, seperti alat pembuatan keripik pisang.

 

Kepala Bidang Advokasi KIE dan Penggerakan Informasi (Adpin) H.Amrullah Hamzah, S.H., M.H. dalam paparannya  mengatakan, tahun ini Kampung KB (KKB) diarahkan kepada desa tertinggal sesuai kriteria yang sudah ditetapkan Kemendes.

 

Ada beberapa kabupaten dalam hal penetapan desa tertinggal ini keluar dari petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Kemendes. “Di Pangkep, ada 4 desa yang  salah sasaran dan  Luwu Utara , 9 desa salah sasaran,” kata Amrullah Hamzah yang didampingi Sekretaris PWG Sulsel.

 

Di Kampung KB fungsi Pokja terbantu oleh lahirnya sejumlah aplikasi. Kelak, kegiatan di Kampung KB  mengarah pada kegiatan kesejahteraan.

 

“Kita harapkan semua kerja sama dengan DPR menjadikan Kampung KB sebagai sasaran. Kemitraan juga harus difokuskan pada Kampung KB,” ujar Amrullah Hamzah.

 

Ia menambahkan, dalam rapat dengan Kementerian Perumahan yang diikutinya,  mengajak BKKBN – yang punya banyak mitra – membuat pilot project dengan menjadi masyarakat yang nyaris miskin sebagai sasaran. Oleh sebab itu, Pokja bagus kalau bisa kembangkan sesuatu bekerja sama dengan mitra.

 

M.Nawir dari Program Pilihanku (mitra BKKKBN) mengharapkan bagaimana PWG dapat berkontribusi dalam mengakselerasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). “PWG Sulsel menjadi salah satu contoh di Indonesia dengan segala kondisi dan kekurangan yang dialami,” ujar Nawir.

 

Dari empat provinsi, kata dia, DKI dan Jawa Tengah  masih berupa lembaga adhok.  Sumut belum peroleh SK Gubernur, begitu pun dengan Jawa Tengah.

 

Sebagai contoh, adanya PWG di Sulsel ini jadi modal yang luar biasa. Dia mengharpkan, KKBPK dapat dijadikan pintu masuk untuk meningkatkan kualitas SDM di masa yang akan datang. Sebab di Sulsel tantangan stunting di atas 36. Indeks Pembangunan Manusia ((IPM) Indonesia 71, di Sulsel masih di bawah 70%. Sebanyak 19 kabupaten masih di bawah angka 70.

 

Nawir mengatakan, masalah kemiskinan, di Sulsel juga masih merupakan problem. Kegiatan yang dilaksakan PWG melalui KKBPK hendaknya semua bermuara bagaimana situasi dan kondisi keluarga dapat diperbaiki. Ini harus difasilitasi oleh dan dengan lintas sektor.

 

“Program KKBPK jangan hanya dianggap sebagai program BKKBN saja. Daerah yang sudah membentuk Pokja harus memahami kondisi ini. Program KB tidak hanya itu, tetapi berkaitan memprogram bagaimana berkeluarga yang berkualitas,’’ sebut Nawir dalam pertemuan sehari tersebut. (*)



Tags: BKKBN Sulsel

Baca juga

    Penulis : Infomakassarrong